...

SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK dan DIKTI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Penambahan Program Studi
1. Tanya :
Apa yang dimaksud dengan pembukaan Program Studi di PTS ?
Jawab :
Pembukaan penyelenggaraan program studi untuk pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS
2. Tanya :
Apa yang dimaksud dengan penambahan Program Studi di PTS ?
Jawab :
Pembukaan penyelenggaraaan prodi sebagai penambahan prodi pada PTS yang telah memiliki izin PTS
3. Tanya :
Apa saja syarat membuka Program Studi di PTS ?
Jawab :
  1. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau hasil perubahan bentuk:
    1. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
    2. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau diubah bentuknya;
  2. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
  3. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada Program Diploma dan Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
    1. paling rendah berijazah Magister atau Spesialis I dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
    2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
    3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
    4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan membuka Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
    5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
    6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS;
  4. Program Studi dikelola oleh Unit Pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Dokumen yang memuat persyaratan pembukaan prodi untuk pendirian atau perubahan bentuk PTS dibuat dengan format pdf, yang harus diunggah ke laman: silemkerma. dikti.go.id. Dokumen yang dimaksud adalah Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Pembukaan Prodi pada PTS (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi) yang diisi oleh Badan Penyelenggara.

Usul Pembukaan Program Studi untuk pendirian/perubahan bentuk PTS baru diunggah bersama dengan dokumen lain dalam pendirian/perubahan bentuk PTS.

4. Tanya :
Apa saja dokumen persyaratan menambahkan Program Studi di PTS ?
Jawab :
  1. Surat usul penambahan prodi dari Pemimpin PTS;
  2. Surat persetujuan penambahan prodi dari Badan Penyelenggara PTS;
  3. Surat pertimbangan penambahan prodi dari Senat Perguruan Tinggi Swasta;
  4. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan membuka prodi beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
  5. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan prodi sebagai badan hukum;
  6. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan bentuk PTS yang akan menambah prodi;
  7. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
  8. Rencana penambahan prodi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis PTSyang bersangkutan;
  9. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap prodi yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh Pemimpin PTS;
  10. Penambahan program studi pada Program Diploma di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, tidak boleh:
    1. menyebabkan jumlah Program Diploma melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
    2. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan menambah program studi;
  11. Prodi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  12. Prodi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  13. Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) prodi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  14. Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) prodi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  15. Program Profesi dapat diselenggarakan setelah prodi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  16. Kurikulum prodi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
  17. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap prodi, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan:
    1. Pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
      2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah program studi;
      3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah program studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
      5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
      6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTS;
    2. Pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
      2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi;
      3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
      5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
      6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS.
    3. Pada Program Doktor dan Doktor Terapan, dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah Doktor atau Doktor Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
      2. paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan fungsional Guru Besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
      3. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi, kecuali yang berjabatan fungsional Guru Besar;
      4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      5. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
      6. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
      7. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS.
    4. Pada Program Profesi dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi atau berijazah Magister atau Spesialis I dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
      2. memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis;
      3. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi;
      4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      5. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam; dan
      6. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain;
      7. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS.
    5. Pada Program Spesialis dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis atau berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
      2. memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis;
      3. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi;
      4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      5. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan menambah Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang ditinggalkan, tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
      6. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
      7. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS.
    6. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan menambah prodi; dan
    7. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).
5. Tanya :
Bagaimana prosedur pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta?
Jawab :
Prosedur pembukaan prodi untuk pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS terintegrasi dalam prosedur pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS.
6. Tanya :
Bagaimana prosedur pembukaan atau penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta ?
Jawab :
  1. Pemimpin PTS meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah PTS yang akan menambah prodi. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah PTS yang akan membuka prodi, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut.
    L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:
    • rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS yang akan menambah prodi;
    • tingkat kejenuhan prodi yang akan dibuka oleh PTS tersebut di wilayah L2 Dikti;
    • tingkat keberlanjutan prodi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah;
    • bebas konflik internal PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS.

  2. Pemimpin PTS membuat dokumen sesuai persyaratan.

    Perhatian:

    Pemimpin PTS bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Pemimpin PTS memberikan data dan informasi yang tidak benar, Pemimpin PTS dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital.
  4. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke PTS yang mengusulkan pembukaan prodi, atau langsung menetapkan izin pembukaan prodi tersebut.
  5. Apabila dilakukan visitasi, proses penetapan izin sebagai berikut:
    1. Visitasi dilakukan ke PTS yang akan membuka prodi oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Pemimpin PTS (tidak dapat diwakilkan), serta para Wakil Pemimpin PTS, dengan susunan acara sebagai berikut:
      • Pembukaan oleh Pemimpin PTS;
      • Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Prodi dengan fakta lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon prasarana dan calon sarana.
    2. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan prodi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
  6. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pembukaan prodi (baik visit atau tanpa visit) dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan prodi dilampiri surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
  7. Menteri menetapkan izin prodi pada PTS bersangkutan, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online.
  8. Setelah penetapan izin prodi pada PTS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTS dapat menyelenggarakan prodi.
7. Tanya :
Kapan pengusulan penambahan Program Studi bisa diselenggarakan ?
Jawab :

No

Waktu

Kegiatan

1

Desember - Februari

Penerimaan dokumen usul penambahan prodi

2

Januari - Maret

Evaluasi dan verifikasi dokumen

3

April

Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen

4

Maret - April

Visitasi (apabila diperlukan)

5

Mei

Pengumuman hasil visitasi – untuk usul yang belum memenuhi syarat (perlu perbaikan)

6

Mei - Juni

Penerbitan izin penambahan prodi

 

8. Tanya :
Bagaimana aturan pembukaan Program Studi, Program Diploma, Sarjana, Magister di Perguruan Tinggi Negeri?
Jawab :

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi telah menetapkan pola baru dalam perizinan pembukaan Program Studi. Sebelum UU Dikti ditetapkan, izin pembukaan Program Studi diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud yang sekarang Menristekdikti setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang- undangan, kemudian dalam  kurun  waktu  tertentu  sebagaimana  ditetapkan  dalam   surat keputusan izin tersebut, PTN wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Setelah UU Dikti berlaku, izin pembukaan Program Studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan Program Studi telah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Program Studi yang bersangkutan, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari Program Studi tersebut.

Pengaturan pembukaan Program Studi pada PTN dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

  • Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
  • Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyeleng- garaan.
9. Tanya :
Apa yang mendasari penerbitan izin pembukaan Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri ?
Jawab :

Penerbitan izin pembukaan Program Studi pada PTN didasarkan pada SN-Dikti sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

  • Ayat (1) huruf a:  SN Dikti  ditetapkan oleh Menteri atas usul  suatu  badan  yang  bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
  • Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SN Dikti merupakan standar minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pada PTN. Dengan demikian, izin pembukaan Program Studi pada PTN harus memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti pula harus memenuhi SN Dikti.

10. Tanya :
Bagaimana cara mengusulkan pembukaan Program Studi di PTN ?
Jawab :
Pembukaan Program Studi diusulkan oleh pemimpin PTN yang bersangkutan kepada Menristekdikti dengan mengajukan proposal pembukaan Program Studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan sebagaimana yang diuraikan di dalam buku ini. Proposal tersebut dikirimkan secara daring ke laman silemkerma.dikti.go.id. Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari Program Studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi tersebut akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM. Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi tersebut.
11. Tanya :
Apa saja persyaratan membuka Program Studi di PTN?
Jawab :
  1. Memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-Dikti;
  2. Rencana penambahan Program Studi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis PTNyang bersangkutan;
  3. Rencana penambahan Program Studi telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi pengusul;
  4. Penambahan program studi pada Program Diploma di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, tidak boleh :
    1. menyebabkan jumlah Program Diploma melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
    2. tidak menyelenggarakan Program Studi sebidang dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan menambah program studi;
  5. Program Studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  6. Program Studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  7. Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  8. Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  9. Program Profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  10. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai SN-Dikti;
  11. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan:
    1. Pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
      2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan menambah program studi;
      3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN yang akan menambah program studi melalui mekanisme pindah home base. Perpindahan home base dapat diijinkan sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
      5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
      6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTN;
    2. Pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan kualifikasi:
      1. paling rendah berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
      2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan menambah Program Studi;
      3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
      4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN yang akan menambah program studi melalui mekanisme pindah home base. Perpindahan home base dapat diijinkan sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
      5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
      6. bukan Pegawai Negeri Sipil bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTN.
12. Tanya :
Apa saja dokumen untuk pembukaan Program Studi di PTN ?
Jawab :

Dokumen yang memuat persyaratan pembukaan Program Studi dibuat dengan format pdf hasil copy scan atau hasil alihrupa berkas pengolah kata ke berkas pdf. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas pada kondisi normal tanpa perbesaran. Dokumen yang kabur atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut. Dokumen yang harus diunggah ke laman: silemkerma.dikti.go.id terdiri atas: 

  1. Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin PTN;
  2. Surat Pertimbangan Senat mengenai penambahan Program Studi dari Perguruan Tinggi Pengusul;
  3. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang mencantumkan rencana penambahan Prohgram Studi;
  4. Proposal Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM dan lampiran-lampirannya termasuk diantaranya Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat Perguruan Tinggi Negeri dan Rencana Strategis Perguruan Tinggi (satu instrumen akreditasi untuk setiap Program Studi yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh Pemimpin PTN;
  5. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTN yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada.
  6. Rekomendasi organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).
13. Tanya :
Bagaimana prosedur pembukaan Program Studi di PTN ?
Jawab :
  1. Pemimpin PTN meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah PTN yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada.

    L2 Dikti setempat memberi rekomendasi tentang:

    • rekam jejak kinerja PTN yang akan menambah Program Studi;
    • tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka oleh PTN tersebut di wilayah L2 Dikti;
    • tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah;

  2. Pemimpin PTN membuat dokumen sesuai persyaratan

    Perhatian:

    Pemimpin PTN bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Pemimpin PTN memberikan data dan informasi yang tidak benar, Pemimpin PTN dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara daring.
  4. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke PTN yang mengusulkan pembukaan Program Studi dalam rangka memvalidasi data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Program Studi dengan fakta lapangan.
  5. Berdasarkan hasil butir c atau butir c dan d, maka Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
  6. Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Evaluator, mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi kepada Menteri, dilampiri dengan surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM.
  7. Menteri menetapkan izin Program Studi pada PTN bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring.
  8. Setelah penetapan izin Program Studi pada PTN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTN dapat menyelenggarakan Program Studi.
14. Tanya :
Bagaimana cara memperbaiki dokumen pembukaan Program Studi ?
Jawab :

Pengusul yang belum berhasil memenuhi persyaratan pembukaan Program Studi, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dengan langkah sebagai berikut:

  1. Pemimpin PTN yang membuka Program Studi memperbaiki dokumen sesuai permintaan Direktur Jenderal yang akan diberitahukan secara daring, dan mengirimkan kembali secara daring ke alamat: dikti. go.id.
  2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka huruf a secara daring.
  3. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
  4. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi dilampiri keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
  5. Menteri menetapkan izin Program Studi pada PTN bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring.
  6. Setelah penetapan izin Program Studi pada PTN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTN dapat menyelenggarakan program studi baru.

 

Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen sampai batas waktu yang ditetapkan, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan.  Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.

15. Tanya :
Kapan pengusulan penambahan Program Studi di PTN bisa diselenggarakan ?
Jawab :

No

Waktu

Kegiatan

1

Desember – Februari

Penerimaan dokumen usul penambahan Program Studi

2

Februari - Maret

Verifikasi dan evaluasi dokumen

3

Maret - April

Pengumuman hasil verifikasi dan evaluasi dokumen

4

Maret - April

Visitasi (apabila diperlukan)

5

Mei

Pengumuman hasil visitasi – untuk usul yang belum memenuhi

syarat (perlu perbaikan)

6

Juni - Juli

Penerbitan izin penambahan Program Studi