...

SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK dan DIKTI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Perguruan Tinggi Negeri
1. Tanya :
Apa yang dimaksud dengan OTK?
Jawab :
Organisasi perguruan tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.
2. Tanya :
Apakah semua jenis Perguruan Tinggi harus mengajukan penataan OTK kepada Menteri?
Jawab :

OTK Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. OTK Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

Sedangkan untuk OTK Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum disusun oleh masing-masing Perguruan Tinggi Badan Hukum dan ditetapkan oleh majelis wali amanat. OTK Perguruan Tinggi Badan Hukum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Rektor.

3. Tanya :
Bagaimana menyusun OTK Perguruan Tinggi Negeri?
Jawab :
OTK Perguruan Tinggi Negeri disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi. Penyusunan OTK mengacu pada pedoman yaitu Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dan lampiran.
4. Tanya :
Persyaratan apa saja yang harus disiapkan dalam mengajukan usul penataan OTK?
Jawab :

Perguruan Tinggi mengajukan usul kepada Menristekdikti dilampiri dengan :

  1. Naskah Akademik sesuai sistematika, yang memuat latar belakang, tujuan, kedaan saat ini (kelambagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan permasalahan), rencana pengembangan, dan usul penataan unit organisasi.
  2. Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja yang masih berlaku.
5. Tanya :
Bagaimana cara menentukan besarnya kebutuhan unit organisasi pada perguruan tinggi?
Jawab :
  1. Kebutuhan unit organisasi perguruan tinggi ditentukan dengan menghitung jumlah komponen pembentuk organisasi, yaitu Program Studi, Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kegiatan Penelitian, Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Anggaran, Kerja Sama, Tanah, Gedung, dan Sistem Informasi Manajemen.
  2. Rumus dan cara menghitung komponen pembentuk organisasi perguruan tinggi dapat dipelajari dalam Lampiran Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014
6. Tanya :
Proses penataan OTK Perguruan Tinggi Negeri sehingga ditetapkan dengan Peraturan Menteri?
Jawab :
  1. Usul penataan OTK kepada Menristekdikti dilampiri dengan Naskah Akademik.
  2. Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi akan membahas, mengevaluasi dan menelaah kebutuhan organisasi sesuai Naskah Akademik yang diusulkan bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemristekdikti.
  3. Evaluasi lapangan untuk memeriksa dan menghitung komponen pembentuk organisasi sesuai dengan data yang disampaikan.
  4. Rekomendasi Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, usul penataan OTK telah disetujui dapat diproses lebih lanjut.
  5. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti mengajukan Naskah Akademik penataan OTK Perguruan Tinggi kepada Kemepan RB.
  6. Kemenpan RB melakukan rapat harmonisasi yang melibatkan Kemristekdikti, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan.
  7. Persejutuan usul penataan OTK dan struktur organisasi dari Kemenpan RB
  8. Penyusunan Permenristek Dikti tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Negeri pengusul.