...

SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK dan DIKTI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dibawah Pembinaan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Tanya :
Apa yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi dibawah Pembinaan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian?
Jawab :
  1. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
  2. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
  3. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Perguruan Tinggi dibawah pembinaan Kementerian Lain dan Perguruan Tinggi dibawah pembinaan LPNK.
2. Tanya :
Penyelenggaraan PTKL dan PT LPNK apakah seutuhnya dibawah pembinaan Kementerian, sedangkan kementerian lain dan LPNK tidak membidangi urusan pendidikan?
Jawab :
  1. Kemristekdikti bertanggung jawab dari segi akademik, seperti: penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Kenaikan jabatan akademik (asisten ahli, lector, lector kepala, dan profesor), Sertifikasi dosen.
  2. Kementerian Lain dan LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional sumberdaya manusia, anggaran seperti biaya operasional dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya.
3. Tanya :
Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Lain dan PTKL? Apa perbedaan dengan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kemristekdikti?
Jawab :
  1. Program studi yang akan dibuka merupakan Program Studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada dibawah koordinasi Kementerian; dan
  2. Adanya undang-undang sector terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan.
4. Tanya :
Apa yang dimaksud dengan perubahan bentuk pada perguruan tinggi Kementerian Lain dan LPNK?
Jawab :
  1. Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi diselenggarakan secara khas oleh Kementerian Lain dan LPNK, sehingga program studi yang diselenggarakan adalah program studi vokasi.
  2. Perubahan bentuk yang dimaksud yaitu perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lainnya, contoh. Akademi menjadi Politeknik atau Sekolah Tinggi menjadi Politeknik.
5. Tanya :
Persyaratan apa saja yang harus disiapkan dalam mengajukan usul Perubahan bentuk PTKL dan PT-LPNK?
Jawab :

Kementerian Lain/LPNK mengajukan usul kepada Menristekdikti dilampiri dengan :

  1. Naskah Akademik sesuai sistematika, yang memuat latar belakang, tujuan, kedaan saat ini (kelambagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan permasalahan), rencana pengembangan, dan usul penataan unit organisasi.
  2. Usul program studi baru melaui laman silemkerma.dikti.go.id.
  3. Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja yang masih berlaku.
  4. SK Pendirian Perguruan Tinggi awal.
  5. SK Pembukaan program studi yang dimiliki saat ini.
  6. Akreditas BAN-PT yang berlaku.
6. Tanya :
Proses perubahan bentuk Perguruan Tinggi Kelementerian Lain dan Perguruan Tinggi LPNK?
Jawab :
  1. Usul perubahan bentuk kepada Menristekdikti dilampiri dengan Naskah Akademik.
  2. Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi akan membahas, mengevaluasi dan menelaah usul perubahan bentuk PTKL dan PT-LPNK bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemristekdikti.
  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi mengevaluasi usul pembukaan program studi baru.
  4. Pembahasan dan Evaluasi lapangan bersama kemristekdikti dan Kementerian Lain/LPNK pengusul.
  5. SK Menristekdikti tentang pembukaan program studi baru yang diusulkan.
  6. Rekomendasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Kementerian Lain/LPNK, usul berubahan bentuk telah disetujui dapat diproses lebih lanjut diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
  7. Kemenpan RB melakukan rapat harmonisasi yang melibatkan Kementerian/LPNK pengusul, Kemristekdikti, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan.
  8. Persejutuan usul perubahan bentuk dari Kemenpan RB
  9. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi Kementerian Lain/LPNK oleh Kementerian/LPNK pengusul dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden.
7. Tanya :
Jawab :
8. Tanya :
Jawab :
9. Tanya :
Jawab :
10. Tanya :
Jawab :