...

SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK dan DIKTI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta
1. Tanya :
Apa yang dimaksud dengan Alih Kelola Perguruan Tinggi?
Jawab :
Alih Kelola PTS adalah pengalihan pengelolaan antar badan penyelenggara atau di dalam organ-organ badan penyelenggara atas suatu PTS
2. Tanya :
Apa persyaratan alih kelola PTS ?
Jawab :
  1. PTS yang dialihkelolakan telah memiliki izin pendirian PTS dan izin pembukaan setiap prodi pada berbagai program pendidikan;
  2. PTS yang dialihkelolakan telah memiliki status dan peringkat  terakreditasi  untuk  setiap prodi pada berbagai program pendidikan dan perguruan tinggi;
  3. Domisili PTS yang dialihkelolakan tidak berubah;
  4. Nisbah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK  berbanding mahasiswa  untuk setiap program studi pada berbagai program pendidikan terpenuhi, yaitu:
    • 1 : 30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); atau 
    • 1 : 45 untuk untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial);
  5. Memiliki Statuta PTS yang sah dengan susunan organisasi dan tata kerja PTS yang terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
    1. penyusun kebijakan;
    2. pelaksana akademik;
    3. pengawas dan penjaminan mutu;
    4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan 

    5. pelaksana administrasi atau tata usaha.
  6. Memiliki lahan untuk kampus PTS yang akan dialihkelolakan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas paling sedikit:
    1. 000 (sepuluh ribu) m2 untuk Universitas;
    2. 000 (delapan ribu) m2 untuk Institut;
    3. 000 (lima ribu) m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
    dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan:
    1. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas;
    2. perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
    3. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan;
    4. jangka waktu sewa paling lama 10  (sepuluh) tahun  sejak  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta berlaku;
  7. Memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas:
    1. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa;
    2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
    3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang;
    4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
    5. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
    6. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap program studi; dan
    7. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
    8. kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tanya :
Bagaimana cara mengusulkan Alih Kelola Perguruan Tinggi?
Jawab :
Usul alih kelola diusulkan oleh Badan Penyelenggara yang akan menerima alih kelola kepada Direktur Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi melalui laman silemkerma.dikti.go.id disertai dengan alasan alih kelola perguruan tinggi.
4. Tanya :
Dokumen apa saja yang disampaikan memalui laman silemkerma ?
Jawab :

Dokumen disampaikan dalam bentuk pdf, yaitu :

  1. Surat permohonan  alih kelola  PTS  yang disusun  oleh  badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti; 
  2. Akta Notaris Pendirian badan penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS, beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
  3. Akta Notaris Pendirian badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS, beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
  4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan  badan penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS sebagai badan hukum;
  5. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS sebagai badan hukum;
  6. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS yang akan dialihkelolakan;
  7. Akta Notaris tentang:
    • kesepakatan alih kelola PTS antara badan penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS dengan badan penyelenggara yang menerima alih kelola PTS; atau
    • kesepakatan alih kelola PTS antar seluruh anggota organ-organ badan penyelenggara yang  akan mengalihkelolakan PTS  dengan seluruh anggota organ-organ  badan penyelenggara yang akan menerima alih kelola PTS;
  8. Sertifikat status lahan kampus PTS yang akan dialihkelolakan atas nama Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola, atau perjanjian sewa menyewa lahan  seperti dikemukakan dalam angka 2.1. huruf f;
  9. Laporan Keuangan badan penyelenggara PTS yang akan menerima alih kelola;
  10. Surat bukti kepemilikan dana badan penyelenggara PTS yang akan menerima alih kelola;
  11. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)  di wilayah PTS yang akan dialihkelolakan.
5. Tanya :
Bagaimana prosedur alih kelola perguruan tinggi ?
Jawab :

Prosedur alih kelola perguruan tinggi akan melalui tahapan :

  1. Penerimaan dokumen alih kelola PTS melalui sistem On-line;
  2. Evaluasi dan verifikasi dokumen alih kelola secara digital;
  3. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen – untukpermohonan alih kelola yang belum memenuhi persyaratan, akan disampaikan melalui akun silemkerma masing-masing pengusul;
  4. Presentasi pemohon alih kelola yang lolos evaluasi dan verifikasi dokumen alih kelola di hadapan Panel Alih Kelola, akan disampaikan melalui akun silemkerma masing-masing pengusul;
  5. Pengumuman hasil presentasi – untuk permohonan yang belum memenuhi persyaratan alih kelola, akan disampaikan melalui akun silemkerma masing-masing pengusul;
  6. Visitasi ke lokasi PTS yang akan dialihkelolakan yang lolos presentasi;
  7. Pengumuman hasil visitasi – untuk permohonan yang belum memenuhi persyaratan, akan disampaikan melalui akun silemkerma masing-masing pengusul;
  8. Penerbitan izin alih kelola PTS

Jadwal, masa permohonan Alih Kelola Perguruan Tinggi, dan tata cara perbaikan hasil evaluasi dapat dipelajari di laman silemkerma.dikti.go.id